Perdamaian dunia, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan sering terdengar seperti isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, dampaknya dapat terasa di meja makan, harga bahan bakar, pekerjaan, hingga keberlangsungan sumber penghidupan masyarakat. Ketika konflik internasional mengganggu pasokan energi atau perubahan iklim memengaruhi ketersediaan air dan lahan pertanian, persoalan global tersebut berubah menjadi persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan Dr. Tia Mariatul Kibtiah, S. Ag., M.Si., , dalam wawancara Bersama Radio RRI pada 19 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Tia selaku Dosen Hubungan Internasional BINUS University membahas peran Indonesia dalam Sidang Umum PBB ke-81 dengan menyoroti tiga isu utama, yaitu perdamaian dan keamanan internasional, keamanan iklim dan lingkungan, serta implementasi Paris Agreement. Ketiga isu tersebut tidak berdiri sendiri karena berkaitan dengan keamanan manusia, pembangunan, energi, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sejalan dengan itu, isu perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola global juga menjadi bagian dari agenda kerja sama internasional Indonesia.
Dalam isu perdamaian, Dr. Tia menekankan pentingnya konsistensi diplomasi Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai.
“Indonesia harus tetap non-blok, fokus pada perdamaian dunia, anti-kolonialisme, dan konsisten dalam persoalan Palestina-Israel, termasuk segera terlibat dalam pembentukan two-state solution.”
Perspektif tersebut ditempatkan dalam kerangka diplomasi multilateral, ketika PBB menjadi ruang bagi negara untuk menyampaikan kepentingan nasional sekaligus membangun kerja sama dalam menghadapi persoalan lintas negara. Pembahasan kemudian meluas pada hubungan antara konflik, energi, dan keamanan manusia, terutama ketika ketegangan geopolitik dapat memberikan tekanan terhadap harga dan pasokan energi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Perhatian yang sama diberikan pada persoalan lingkungan dan industri kelapa sawit. Dr. Tia melihat bahwa manfaat ekonomi dari industri perlu berjalan beriringan dengan perlindungan hutan dan ekosistem.
“Indonesia harus mampu menyeimbangkan keuntungan dari industri palm oil dengan keamanan lingkungannya. Wajah Indonesia bisa tegak di forum PBB jika Indonesia mampu melakukan kebijakan yang seimbang antara manfaat industri dan menjaga lingkungan.”
Ia juga menyoroti pentingnya penanganan kebakaran hutan dan lahan secara berbasis bukti agar Indonesia tidak hanya menyampaikan komitmen di forum internasional, tetapi mampu menunjukkan implementasi yang dapat dilihat dan dinilai. Perlindungan hutan, mangrove, gambut, dan ekosistem lainnya memang memiliki kaitan erat dengan ketahanan iklim, keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat. Pemerintah Indonesia sendiri menempatkan mitigasi, adaptasi, pendanaan iklim, dan transisi berkeadilan sebagai bagian dari agenda implementasi aksi iklim internasional.
Bagi masyarakat, pembahasan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi internasional tidak berhenti di ruang sidang PBB. Keputusan mengenai perdamaian, energi, industri, dan lingkungan pada akhirnya dapat memengaruhi keamanan, pekerjaan, harga kebutuhan, serta keberlangsungan sumber penghidupan.
“Perdamaian dunia, keamanan iklim, dan perlindungan lingkungan bukanlah isu yang jauh dari kehidupan masyarakat Indonesia. Ketiganya berkaitan dengan keamanan manusia, kesejahteraan, dan masa depan pembangunan nasional.”
Melalui ruang publik seperti wawancara media, kontribusi akademisi dapat membantu menerjemahkan isu global menjadi pembahasan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Ruang seperti ini juga menjadi bagian dari upaya membawa pengetahuan akademik keluar dari ruang kelas dan membuka percakapan yang lebih luas mengenai tantangan sosial, lingkungan, dan pembangunan yang dihadapi masyarakat.
